Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa utang luar negeri (ULN) Indonesia pada bulan April 2023 mengalami penurunan sebesar 1,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kontraksi ini terutama disebabkan oleh penurunan ULN sektor swasta. Posisi ULN pemerintah tetap stabil, sementara ULN swasta mengalami penurunan.

Menurut BI, posisi utang luar negeri pemerintah pada akhir April 2023 mencapai US$194,1 miliar, sedangkan ULN swasta mencapai US$199,6 miliar. Pemerintah menggunakan penarikan ULN untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dan belanja prioritas, terutama dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi di tengah ketidakpastian global.

Dalam hal sektor ekonomi, ULN pemerintah terbagi di beberapa sektor, termasuk jasa kesehatan dan kegiatan sosial, administrasi pemerintah, pertahanan, jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, konstruksi, serta jasa keuangan dan asuransi. Sementara itu, ULN swasta berasal terutama dari sektor jasa keuangan dan asuransi, industri pengolahan, energi, serta pertambangan.

BI menegaskan bahwa struktur utang luar negeri Indonesia tetap terkendali dan sehat, dengan sebagian besar utang berjangka panjang. ULN jangka panjang memiliki pangsa yang signifikan dalam total ULN, baik pada sektor pemerintah maupun swasta. Rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) juga menunjukkan penurunan yang positif.

Meskipun ULN Indonesia mengalami kontraksi, BI menekankan bahwa keadaan utang masih terkendali dan tidak mengkhawatirkan. Keberlanjutan pemulihan ekonomi dan upaya pengelolaan utang yang hati-hati akan menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas keuangan negara. Dengan penurunan utang luar negeri Indonesia, diharapkan ekonomi Indonesia dapat terus berkembang dan menghadapi tantangan global dengan lebih baik. Pemerintah akan terus berupaya mengoptimalkan penggunaan utang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.