Presiden Jokowi (Joko Widodo) mengungkapkan keprihatinannya terhadap ketidakefektifan anggaran belanja pemerintah, baik APBN maupun APBD. Beliau menyatakan sering melakukan pengecekan langsung terhadap anggaran di instansi pemerintah pusat maupun daerah, dan menganggap bahwa pengawasan terhadap penggunaan anggaran masih lemah. Oleh karena itu, Presiden Jokowi secara rutin melakukan pengecekan langsung terhadap anggaran pemerintah.

Dalam sambutannya pada acara Rakornas Wasin di Kantor BPKP, Jakarta Timur pada tanggal 14 Juni 2023, Presiden Jokowi mengatakan, “Untuk mewujudkan Indonesia emas 2045, tidaklah mudah. Inilah mengapa peran pengawasan sangat penting. Saya selalu turun ke lapangan dan memastikan bahwa program-program yang kita rencanakan dapat sampai kepada masyarakat. Kita masih lemah dalam hal ini, jika tidak diawasi, jika tidak dicek langsung, jika tidak diperhatikan secara detail, hati-hati, kita akan lemah di situ.”

Presiden Jokowi mengakui bahwa meskipun beliau telah melakukan pengawasan yang ketat terhadap anggaran, masih banyak hal yang terlewat. “Saya sudah memerhatikan dan turun langsung ke lapangan, namun masih ada kekurangan. Apalagi jika tidak ada pengawasan sama sekali,” ungkap Jokowi.

Presiden Jokowi meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan pemeriksaan yang lebih mendalam terhadap program dan anggaran di instansi pemerintah. “Saya meminta agar pengawasan ini tidak hanya berfokus pada prosedurnya, tetapi juga hasilnya. Banyak program APBN dan APBD yang memiliki potensi tidak optimal,” tegas Jokowi.

Presiden Jokowi menekankan bahwa pengawasan internal yang dilakukan oleh BPKP tidak hanya sebatas formalitas, melainkan harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Semua data dan temuan yang menunjukkan penyimpangan tidak boleh ditutup-tutupi. Terakhir, Presiden Jokowi memberikan pesan kepada pemerintah daerah untuk tidak mengabaikan temuan dan rekomendasi yang diberikan oleh BPKP. “Pengawasan internal tidak boleh hanya menjadi aksesoris semata, dan jangan menyembunyikan data jika terjadi kesalahan. Tunjukkan kesalahan dan berikan solusi perbaikannya. Saya meminta kepada semua daerah untuk tidak mengabaikan rekomendasi yang diberikan oleh BPKP,” tegas Jokowi.