Industri pariwisata Bali telah mengambil langkah serius dalam memperbaiki tata kelola pariwisata di tengah pangsa pasar Tiongkok. Upaya ini dilakukan setelah anggota Asosiasi Biro Perjalanan Wisata (Asita) Bali menyepakati komitmen bersama untuk mematuhi peraturan yang berlaku serta meningkatkan etika kerja dalam bisnis perjalanan wisata. Ketua Asita Bali, Putu Winastra menjelaskan bahwa diskusi dan musyawarah telah dilakukan pada tanggal 25 Agustus 2023. Pertemuan tersebut dihadiri oleh pengurus Asita Bali, perwakilan dari pangsa pasar Tiongkok, Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Bali, Dinas Pariwisata Provinsi Bali, dan Kasat Pol PP Provinsi Bali. Hasil dari pertemuan tersebut adalah kesepakatan untuk menjaga integritas dan citra pariwisata Bali serta melestarikan kebudayaan pulau tersebut.

Salah satu komitmen yang diambil adalah penggunaan hanya tour guide atau pemandu wisata yang memiliki lisensi resmi yang diakui oleh HPI Bali. Selain itu, tidak akan ada praktik “jual beli kepala,” yang artinya tidak ada penerimaan uang dari pramuwisata dengan tujuan untuk mendapatkan pekerjaan sebagai guide. BPW pangsa pasar Tiongkok juga setuju untuk tidak mengenakan biaya-biaya yang semestinya ditanggung oleh perusahaan kepada pramuwisata, seperti biaya masuk ke tempat wisata.

Komitmen lainnya adalah untuk tidak memberlakukan praktik “zero tour guide fee,” yang berarti tidak memberikan atau memberikan bayaran yang sangat rendah kepada pemandu wisata. Ini bertujuan untuk menjaga kualitas layanan dan menghindari persaingan tidak sehat di antara perusahaan-perusahaan pariwisata. Kesepakatan ini memiliki dampak hukum, di mana pelanggaran dapat mengakibatkan diberhentikannya keanggotaan Asita, pencabutan izin usaha oleh Disparda Provinsi Bali, dan sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Winastra menegaskan bahwa kesepakatan ini ditandatangani oleh seluruh 66 BPW yang beroperasi dalam pangsa pasar Tiongkok. Langkah ini menjadi bukti nyata bahwa industri pariwisata di Bali serius dalam menjaga kualitas, etika, dan tata kelola yang baik. Hasil kesepakatan ini akan disampaikan kepada pemerintah sebagai referensi untuk memastikan keamanan dan kenyamanan destinasi wisata Bali tetap terjaga sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Dengan adanya langkah konkret ini, diharapkan pariwisata Bali dapat terus berkembang secara berkelanjutan sambil tetap memprioritaskan pengalaman positif bagi para wisatawan dan melestarikan keindahan alam dan budaya pulau tersebut.