Penerapan kebijakan biodiesel B50 yang direncanakan akan diterapkan pada 2026 oleh pemerintah Indonesia, menimbulkan kekhawatiran di kalangan pengusaha batu bara. Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI), Gita Mahyarani menyatakan bahwa kebijakan ini berpotensi menambah beban biaya produksi dan menekan daya saing industri.

Gita menjelaskan bahwa sejak penerapan B40, biaya operasional perusahaan tambang sudah mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh penghapusan subsidi untuk sektor non-public service obligation (PSO), yang membuat perusahaan harus menanggung biaya bahan bakar tambahan.

Ia menegaskan bahwa jika kebijakan B50 diterapkan, beban biaya ini akan semakin berat bagi perusahaan.

“Komponen bahan bakar menyumbang sekitar 30 hingga 40 persen dari total biaya produksi tambang. Kenaikan harga biodiesel yang cukup tinggi akan berisiko menggerus margin keuntungan perusahaan dan menekan daya saing industri,” ujar Gita.

Dampak Kebijakan Penerapan Biodiesel B50 Terhadap Daya Saing Industri Tambang Batu Bara

Selain persoalan biaya, Gita juga menyoroti tantangan teknis penggunaan biodiesel dengan campuran tinggi. Banyak alat berat di sektor pertambangan yang tidak kompatibel dengan biodiesel B40, apalagi B50.

Penggunaan bahan bakar ini seringkali menimbulkan masalah teknis, seperti keharusan mengganti filter lebih sering dan penyesuaian mesin. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah untuk memastikan kesiapan industri sebelum kebijakan B50 diberlakukan.

Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa pihaknya sedang menyusun formula harga untuk biodiesel B50 dan melakukan uji coba pada berbagai alat berat. Jika hasilnya memuaskan, kebijakan ini akan diterapkan pada semester kedua 2026.

Kebijakan penerapan biodiesel B50 berpotensi membebani biaya produksi industri batu bara dan menekan daya saing. Meskipun bertujuan untuk memperkuat ketahanan energi nasional, pengusaha tambang meminta pemerintah untuk mempertimbangkan dampaknya terhadap sektor ini.

Penerapan B50 harus didukung oleh kesiapan industri dan perhitungan ekonomi yang matang agar tidak merugikan para pelaku industri.

Demikian informasi seputar Kebijakan Penerapan Biodiesel B50. Untuk berita ekonomi, bisnis dan investasi terkini lainnya hanya di Subbali.Com.