By Redaksi 
Kerja sama Pemerintah dengan Bulog diperlukan untuk menjaga stabilitas harga beras di pasar. Pemerintah Indonesia melalui Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mengusulkan agar Bulog dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah lainnya untuk menyediakan tunjangan beras bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri.
Menanggapi saran tersebut, Kepala Bulog, Budi Waseso mengusulkan penggunaan kartu tanda penduduk (KTP) sebagai alat identifikasi untuk menerima tunjangan beras tersebut. Diharapkan, penggunaan KTP sebagai alat identifikasi ini dapat membantu pemerintah dalam upaya pengendalian harga beras di pasar.
Selain itu, Budi Waseso juga menyarankan agar setiap rumah tangga di Indonesia dapat memiliki kartu beras, yang dapat digunakan untuk membeli beras dengan harga yang lebih terjangkau. Menurutnya, penggunaan kartu beras ini dapat membantu pemerintah dalam memperluas cakupan Program Keluarga Harapan (PKH).
Pusat Distribusi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Menjaga Harga Beras di Seluruh Indonesia
Bulog juga berencana untuk membuka lebih banyak pusat distribusi beras di seluruh Indonesia, untuk mempermudah akses masyarakat terhadap beras dengan harga yang terjangkau. Pusat distribusi beras ini akan beroperasi di bawah naungan Bulog Logistics, anak perusahaan Bulog yang berfokus pada logistik dan distribusi.
Untuk mempermudah distribusi beras ke seluruh Indonesia, Bulog Logistics juga akan mengoptimalkan penggunaan kapal-kapal milik BUMN dalam mengangkut beras dari daerah produsen ke daerah konsumen. Langkah-langkah ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menjaga stabilitas harga beras di pasar, serta memperluas akses masyarakat terhadap beras dengan harga yang terjangkau.
Melalui program ini, diharapkan penggunaan teknologi dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mengoptimalkan distribusi beras ke seluruh Indonesia. Penggunaan kartu beras dan KTP sebagai alat identifikasi dapat mempermudah pengawasan dan pengendalian distribusi beras, sehingga masyarakat dapat memperoleh beras dengan harga yang terjangkau.
Selain itu, dengan adanya pusat distribusi beras yang lebih banyak, masyarakat di daerah terpencil dapat dengan mudah memperoleh pasokan beras yang memadai. Hal ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.
Diharapkan, dengan adanya kerja sama antara Bulog dan instansi pemerintah lainnya, program ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat Indonesia. Program ini juga dapat menjadi salah satu upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan dan menjamin ketersediaan dan kestabilan harga beras yang cukup untuk masyarakat Indonesia.